korupsi

Alasan MA Sunat Vonis Terpidana Korupsi Eks Kadis Papua: Tak Ada Niat Jahat

Admin 2 | Kamis, 23 Desember 2021 - 10:22:28 WIB | dibaca: 67 pembaca

Jakarta - Hukuman mantan Kadis Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Papua Mikael Kambuaya disunat oleh Mahkamah Agung (MA) dari 6 tahun penjara menjadi 3 tahun penjara. Kambuaya terbukti terlibat korupsi jalan Kemiri-Depapre dalam proyek senilai Rp 90 miliar. Lalu, apa alasan MA menyunat hukuman Mikael Kambuaya?
Keputusan itu disadap oleh ketua dewan Sofyan Sitompul bersama anggota Jupriydi dan Ansori. Berikut penjelasan Juru Bicara MA, Andi Samsan Nganro, soal alasan majelis PK menurunkan hukuman Mikael Kambuaya kepada detikcom, Rabu (22/12/2021):

Bahwa Mikael Kambuaya tidak mempunyai niat jahat (mens rea/guilty mind) untuk memperkaya atau menguntungkan dirinya sendiri karena Mikael Kambuaya tidak menikmati atau memperoleh keuntungan sedikit pun dari kerugian negara yang ditimbulkan dari Paket Pekerjaan Jalan Kemiri-Depapre dan Pengadaan Pasak dan Jembatan Rangka dikerjakan oleh PT Bintuni Energi Persada (BEP).

Hal ini juga terlihat dari fakta bahwa Mikael Kambuaya tidak dikenakan hukuman tambahan berupa ganti rugi. Bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggugat Pasal 18 UU Pemberantasan Korupsi. Kalaupun ada orang atau badan hukum lain yang diuntungkan/diperkaya, maka itu bukan keinginan Pemohon Peninjauan/Terpidana.

“Bahwa tidak adil menyalahkan sepenuhnya kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana karena Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak mendapatkan keuntungan apapun dari proyek tersebut dan tidak satupun aliran dana yang diperoleh oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana berasal dari penerima. dana dari proyek quo,” kata dewan.

Mikael Kambuaya dalam menaikkan nilai proyek bukan semata-mata atas kemauannya sendiri, melainkan karena berdasarkan perintah Gubernur Papua melalui Surat Nomor 914/6873/SET tanggal 11 Juni 2015. Dengan demikian, hukuman yang dijatuhkan kepada Mikael Kambuaya harus diperbaiki untuk menciptakan keadilan yang baik bagi masyarakat dan Mikael Kambuaya sendiri.

“Oleh karena itu, permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dapat dikabulkan,” kata majelis.


Awal Kasus

Kasus tersebut bermula ketika APBD Papua 2015 mengalokasikan anggaran sebesar Rp 90 miliar untuk perbaikan jalan dan jembatan. Ternyata proyek tersebut bermasalah dan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut kemudian didakwa oleh KPK di pengadilan. Sejak awal proyek perbaikan jalan Kemiri-Depapre Jayapura, peran Mikael Kambuaya sangat dominan. Artinya, tergugat menandatangani kontrak kerja dengan PT BEP, padahal PT BEP tidak memenuhi persyaratan teknis.

Mikael Kambuaya kemudian dimintai pertanggungjawaban di hadapan hakim. Pada 20 Maret 2020, PN Jakpus memvonis Mikael Kambuaya dengan hukuman 5,5 tahun penjara. Selain itu, majelis hakim menjatuhkan denda sebesar Rp 50 juta pada subsider dan 3 bulan penjara. Atas putusan tersebut, jaksa dan Mikael Kambuaya sama-sama mengajukan banding.

Di tingkat banding, hukuman Mikael Kambuaya diperberat. Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta memvonis Terdakwa 6 tahun penjara dan denda Rp 50 juta dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan,

Mikael Kambuaya menerima keputusan itu. Baru-baru ini, Mikael Kambuaya mengajukan peninjauan kembali (PK) melalui kuasa hukum Rudy Alfonso (sekarang Duta Besar Portugal). Apa kata MA?

"Pidana penjara 3 tahun dan denda Rp 50 juta dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan," kata Juru Bicara MA, Ketua Majelis Hakim Andi Samsan Nganro kepada detikcom, Rabu (22/12/2021). ).

Duduk sebagai ketua dewan Sofyan Sitompul bersama anggota Jupriyadi dan Ansori. Majelis PK menyatakan Kambuaya membuktikan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat ( 1) KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

“Ternyata putusan Judex Facti/Korupsi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 11/PID/TPK/2012/PT.DKI tanggal 19 April 2012 mengandung kekeliruan atau kekeliruan yang nyata,” kata Andi. Samsan Nganro yang juga Wakil Ketua MA Bidang Yudikatif.
 
Sumber https://news.detik.com/










Komentar Via Website : 1
AwalKembali 1 LanjutAkhir


Nama

Email

Komentar



Masukkan 6 kode diatas)