korupsi

Cegah Korupsi Dunia Usaha, KADIN Indonesia Gaet Lembaga Penegak Hukum

Admin 2 | Selasa, 16 November 2021 - 12:12:22 WIB | dibaca: 44 pembaca

Jakarta - KADIN Indonesia melalui Badan Hubungan Penegakan Hukum dan Pertahanan Keamanan akan memperkuat kerja sama dengan berbagai penegak hukum, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri, hingga Kejaksaan. Hal ini dilakukan untuk bergotong royong membuat sistem guna mencegah terjadinya korupsi dari sisi dunia usaha.
Ketua MPR RI sekaligus Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum dan Pertahanan Keamanan KADIN Indonesia, Bambang Soesatyo mengatakan kerja sama ini dilakukan mengingat pada dasarnya setiap pengusaha senantiasa memiliki itikad baik dalam menjalankan usahanya, yakni untuk membuka lapangan pekerjaan yang pada akhirnya menyejahterakan rakyat.

Menurutnya, tidak mungkin pengusaha mau secara sadar melakukan tindakan melanggar hukum, seperti menyuap pejabat ataupun tindakan korupsi lainnya yang berujung pada penjara.

"Jika dicermati lebih dalam, sebagian besar kasus korupsi yang menimpa dunia usaha tidak lain disebabkan karena berbelitnya perizinan. Maupun karena sistem politik yang tidak sehat, yang disebabkan pada terkooptasinya dunia usaha karena masalah dukung-mendukung calon pejabat publik tertentu," ungkap Bamsoet dalam keterangannya, Senin (15/11/2021).
 
"Untuk membangun sistem dunia usaha dan politik yang sehat, KADIN memerlukan dukungan dari para penegak hukum seperti KPK, Polri, dan Kejaksaan," imbuhnya.

Hal ini ia sampaikan dalam rapat perdana Badan Hubungan Penegakan Hukum dan Pertahanan Keamanan (Polhukam) KADIN Indonesia, di Menara KADIN, Jakarta. Dalam kegiatan tersebut, Bamsoet menjelaskan bahwa penguatan kerja sama juga akan dilakukan dengan Kementerian Pertahanan, BIN, BAIS TNI, Lemhannas, TNI, hingga BSSN.

Ia menyebutkan, dengan Kementerian Pertahanan dan TNI misalnya, KADIN berperan mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha produksi Alutsista nasional. Sehingga, pemenuhan Alutsista TNI bisa dipenuhi dari dalam negeri agar tidak terus bergantung pada impor.

"Kerja sama dengan BIN dan BAIS TNI akan menyasar kepada sharing informasi, khususnya terkait situasi perekonomian global dari kacamata pengusaha dan efeknya terhadap pertahanan dan kedaulatan bangsa. Misalnya, terkait perang dagang Amerika Serikat dengan Tiongkok yang masih akan terus berlanjut, maupun kondisi perekonomian di Timur Tengah, serta bagaimana dampaknya terhadap Indonesia," jelasnya.
 
Lebih lanjut, Bamsoet mengungkap penguatan kerja sama dengan Lemhannas antara lain dilakukan untuk menguatkan wawasan kebangsaan. Baik dari sisi para anggota KADIN maupun untuk masyarakat luas.

Ia menilai dalam rangka menciptakan ketahanan ekonomi, diperlukan juga terwujudnya ketahanan nasional yang mampu menghadapi berbagai ancaman dalam berbagai bentuk. Mulai dari gangguan separatisme, terorisme, konflik komunal, radikalisme, serta berbagai bentuk gangguan lainnya.

Untuk itu, Bamsoet menerangkan penguatan kerja sama dengan BSSN akan dilakukan, antara lain untuk memperkuat ketangguhan perekonomian nasional menghadapi cyber crime, cyber attack, hingga cyber war.
 
"Tidak menutup kemungkinan KADIN melalui Badan Hubungan Penegakan Hukum dan Pertahanan Keamanan bersama BSSN juga akan membuat cyber threat map (peta serangan siber) sebagai big data untuk kemudian dianalisis berbagai potensi dan pola serangannya. Sehingga bisa meminimalisir dampak berbagai serangan siber terhadap perekonomian nasional," pungkas Bamsoet.

Sebagai informasi, rapat perdana ini dihadiri pula oleh Jajaran Badan Hubungan Penegakan Hukum dan Pertahanan Keamanan KADIN Indonesia, antara lain Sekretaris Junaidi Elvis, Wakil Kepala Badan Penegakkan Hukum, Raldy Engelen Pattipeilohy, Wakil Kepala Badan Pertahanan & Keamanan, M.Rizky Pratama Soekarno Putra, dan Direktur Eksekutif KADIN Indonesia Hotasi Nababan.

Hadir juga Kepala Badan Hubungan KADIN dengan Polri Robert Kardinal, Kepala Badan Hubungan KADIN dengan Kejaksaan Ahmad Sahroni, Kepala Hubungan KADIN dengan KPK Misbakhun, Kepala Bidang Hubungan KADIN dengan Badan Intelijen Negara (BIN) Suprayogi Soepaat, Kepala Hubungan KADIN dengan Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS TNI) Muthowali Kuntjoro, Kepala Hubungan KADIN dengan LEMHANNAS Amran Nukman, Kepala Hubungan KADIN dengan TNI Desi Albert Mamahit, serta Kepala Hubungan KADIN dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Tengku Irvan Bahran.

Sumber https://news.detik.com/










Komentar Via Website : 1
AwalKembali 1 LanjutAkhir


Nama

Email

Komentar



Masukkan 6 kode diatas)