berita sumut

Penyalahgunaan Wewenang

Diminta Kepada Menteri Agraria Mencopot MH Pegawai BPN Kab. Deli Serdang

Admin 2 | Senin, 04 April 2016 - 14:09:40 WIB | dibaca: 4984 pembaca

MEDAN: .......

DPPLSM KPK memohon kepada  Pak Menteri Agraria agar mencopot MH pegawai BPN di kab Deli Serdang Sumatera Utara karena sesuai temuan LSM

KPK di lapangan bahwa berkas pengurusan shm dan pemecahan di bagiannya paling cepat 1 tahun

bahkan sampai 2 tahun, para pemohon wajib harus menghadapnya dengan antrian panjang, diduga

kuat setiap orang yang masuk keruangannya harus menyetor uang kalau tidak alamat permohonan

sertifikat akan membal atau jalan di tempat bahkan dianya  (MH-red ) juga mau

mendatangi notaris seperti notaris Rosmidar di Medan untuk menjalin kerja sama demi kekayaan

pribadi, setiap berkas-berkas yang sudah kerja sama dengan pihak lain dianya menandai dengan

memakai kode di halaman depan berkasnya dengan K1. Demikian dikatakan Ketua LSM DPP LSM KPK

M. Sijabat, SH kepada wartawan baru-baru ini.

Dijelaskannya, bukti lain yang didapat lewat pengakuan seorang korban yang harus mengurus

kepadanya 6 permohonan SHM dengan membuat surat keberatan satu permohonan hak harus

membayar Rp 6000.000 dan pemohon harus menyediakan dana 6 X 6000.000 = 36 juta

padahal luas tanahnya ukuran tanah kavlingan sehingga sudah jelas Maltus Hutagalung

melakukan penyalahgunaan wewenang, bahkan disebutkan salah satu pegawai yang tidak

mau disebutkan namanya kepada Tim LSMKPK mengatakan bahwa MH

sedang mengurus ke kanwil Medan agar dapat menjadi kepala kantor karena beliau tahu

bahwa Deli Serdang lahan basah.

Disini jelas-jelas MH sudah melakukan penyalahgunaan wewenang dalam

hukum administrasi negara dan undang-undang tindak pidana korupsi No 31 tahun 1999

sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak

pidana korupsi yaitu : ** Penyalah gunaan wewenang dalam Hukum Administrasi Negara

1. Detournement de pouvoir atau melampaui batas kekuasaaan;

2. Abuse de droit atau sewenang-wenang

**Penyalah gunaan wewenang sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Pemberantasan Tipikor”) sebagaimana yang telah

diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu :

Pasal 12 : ayat 5 dengan bunyi :

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun

dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus

juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

ayat 5 :

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau

orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa

seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau

untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Untuk menjaga nama baik kementerian  agraria khususnya BPN Kabupaten Deli Serdang sudah

seharusnya dan selayaknya Maltus Hutagalung kepala seksi pengukuran, pemetaan dan survey di

kab Deli Serdang Sumatera Utara harus segera dicopot, demikian keterangan Ketua DPPKPK M.

Sijabat, SH mengakhiri. (Tim)










Komentar Via Website : 74
Jual Obat Kista Endometriosis Miom
07 April 2016 - 10:17:27 WIB
Jual Obat Kista Endometriosis Miom >> http://bit.ly/1RQ4vWi
obat tradisional penyumbatan tuba falopi
08 April 2016 - 15:00:30 WIB
inilah jaln tuhan yangtidak pernah terfikirkan https://mysp.ac/3L7AC
obat cegukan saat puasa
30 Mei 2016 - 09:37:21 WIB
https://kesehatankitaweb.wordpress.com/2016/05/23/obat-ceg ukan-saat-puasa/ terimakasih atas informasinya
Cara Mengobati Fibrilasi Atrium
26 November 2016 - 16:08:31 WIB
Cara Mengobati Stenosis Katup Aorta
26 November 2016 - 16:08:43 WIB
Cara Mengobati Fibrilasi Atrium
26 November 2016 - 16:09:12 WIB
Cara Mengobati Stenosis Katup Aorta
26 November 2016 - 16:09:24 WIB
AwalKembali 123... 8 Lanjut Akhir


Nama

Email

Komentar



Masukkan 6 kode diatas)