KPK Seret Rektor UNJ, Forum Alumni Desak Usut Korupsi Kampus

korupsi

KPK Seret Rektor UNJ, Forum Alumni Desak Usut Korupsi Kampus

Admin 2 | Sabtu, 23 Mei 2020 - 10:59:10 WIB | dibaca: 278 pembaca

Jakarta, CNN Indonesia -- Forum Alumni Universitas Negeri Jakarta (Forluni UNJ) menanggapi operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyeret Rektor UNJ Komarudin terkait dugaan gratifikasi tunjangan hari raya (THR). Forluni UNJ menilai kasus ini menjadi momentum untuk mengusut tuntas korupsi di lingkungan kampus.

Juru Bicara Forluni UNJ Ide Bagus Arief Setiawan menyesalkan UNJ terseret kasus yang membuat nama institusi menjadi semakin terpuruk. Setelah dua tahun sebelumnya UNJ terseret kasus plagiarisme, kini kasus gratifikasi THR yang diduga melibatkan rektor dinilai lebih buruk lagi.

Ide Bagus mempertanyakan motif di balik gratifikasi kepada pejabat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjelang Hari Raya Idulfitri 1441 Hijriah.

"Kasus gratifikasi ini harus ditelusuri lebih jauh untuk memastikan dunia perguruan tinggi bersih dari budaya korupsi, termasuk Kemendikbud. Forluni UNJ menilai kasus ini harus menjadi momentum bagi kementerian untuk menggali akar persoalan koruptif di lingkungan perguruan tinggi," ujar Ide Bagus dalam keterangan tertulis, Jumat (22/5).

Pihaknya pun mendesak Kemendikbud beserta aparat penegak hukum dan pemerintah mengusut tuntas dugaan kasus gratifikasi di dunia akademis, khususnya di UNJ.

Dia menjelaskan gratifikasi THR oleh oknum pejabat tinggi UNJ telah melanggar UU Nomor 31/1999 jo UU Nomor 20/2001 Pasal 12B ayat (1). Dalam pasal itu disebutkan bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Ide Bagus menyatakan Forluni UNJ mendukung sikap tegas Kemendikbud kepada Rektor dan jajarannya apabila terbukti bersalah dalam kasus ini. Menurutnya, pemecatan dan sanksi akademik layak dijatuhkan karena tindakan itu telah mencoreng nama UNJ sebagai perguruan tinggi pencetak guru.

"Kami ingin ada perbaikan menyeluruh dan mendalam terhadap tata kelola UNJ. Tidak boleh lagi kasus memalukan ini terjadi. Karena UNJ adalah Lembaga Pencetak Tenaga Pendidikan yang seharusnya dapat menjadi contoh dan pembentuk karakter," ujar Ide Bagus, alumni Pendidikan Sejarah UNJ.

Atas kasus ini, dia pun mengusulkan perbaikan sistem pengawasan di dalam kampus. Menurut Ide Bagus, UNJ seharusnya memiliki Satuan Pengawas Internal yang bekerja secara independen untuk mengawasi perilaku menyimpang di dalam kampus sekaligus menumbuhkan budaya transparansi pengunaan anggaran, sekaligus dapat diakses oleh publik.

Forluni UNJ juga mendesak pemerintah, khususnya Kemendikbud untuk memperbaiki pola pemilihan rektor perguruan tinggi dengan mempertimbangkan integritas dan rekam jejaknya. Dengan demikian, kata Ide, perguruan tinggi benar-benar bisa menjadi ruang akademis berintegritas tinggi.

KPK bekerja sama dengan Inspektorat Jenderal Kemendikbud menangkap Kabag Kepegawaian UNJ Dwi Achmad Noor beserta barang bukti berupa uang sebesar Rp27, 5 juta dan US$1.200 di Kemendikbud pada Rabu (20/5).

Deputi Bidang Penindakan KPK Karyoto menjelaskan, pada 13 Mei 2020 Rektor UNJ Komarudin diduga meminta kepada dekan fakultas dan lembaga di institusinya untuk mengumpulkan uang THR masing-masing Rp5 juta melalui Dwi.

THR tersebut, kata Karyoto, rencananya akan diserahkan kepada Direktur Sumber Daya Ditjen Dikti Kemendikbud dan beberapa staf SDM di Kemendikbud.

Uang sebesar Rp55 juta dari delapan fakultas serta dua Lembaga Penelitian dan Pascasarjana UNJ terkumpul pada 19 Mei. Sehari kemudian Dwi membawa uang Rp37 juta ke kantor Kemendikbud.

Selanjutnya uang diserahkan kepada Karo SDM Kemendikbud sebesar Rp5 juta, Analis Kepegawaian Biro SDM Kemendikbud Rp2,5 juta serta Parjono dan Tuti selaku staf SDM Kemendikbud masing-masing Rp1 juta.

Kini KPK melimpahkan kasus ini ke polisi dengan alasan belum menemukan unsur penyelenggara negara. Padahal kasus ini telah menyeret rektor UNJ dan Direktur Sumber Daya Ditjen Dikti Kemendikbud.

"KPK dalam menangani perkara harus ada unsur perbuatan PN [penyelenggara negara]. Dalam kasus ini belum ditemukan," kata Juru Bicara KPK Ali Fikri. (pmg)

Sumber www.cnnindonesia.com