Berita Pers

Terima Surat Eksekusi Penjara, Jenderal Bintang Tiga Ini Surati Presiden Memohon-mohon Kepada Jokowi

Admin 2 | Kamis, 07 Juli 2022 - 11:36:12 WIB | dibaca: 169 pembaca

PENSIUNAN Jenderal Bintang Tiga, Letnan Jenderal (Purn) Djaja Suparman kini mendapat surat eksekusi penjara dari Oditor Militer (Otmil) Surabaya, Jawa Timur.

Sebelumnya, mantan Irjen TNI, Pangkostrad, Pangdam Jaya dan Pangdam Brawijaya ini diadili di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, pada 13 Mei 2013 lalu.

Dalam persidangan ini, hakim dan jaksanya adalah juga seorang Jenderal.

Oditur militer yang menangani perkara ini adalah Letnan Jenderal Sumartono, sementara majelis hakim diketuai Letnan Jenderal Hidayat Manao.

Sejak awal sidang, Djaja keberatan karena Perwira Penyerah Perkara (Perpera)-nya adalah Kepala Staf TNI AD Jenderal Pramono Edhie Wibowo.

Dia menilai seharusnya Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono yang menyerahkan perkaranya ke mahkamah militer.

Soalnya dia terakhir mengeklaim menjabat sebagai Irjen di Mabes TNI.

Namun, Oditor militer menjelaskan bahwa jabatan terakhir Djaja sebelum pensiun adalah perwira tinggi di Mabes Angkatan Darat.

Kasus Korupsi Tahun 1998

Dikutip dari Tribun, Letjen (Purn) Djaja Suparman terjerat dalam kasus dugaan korupsi pada tahun 1998 silam.

Ketika itu ia menjabat sebagai Pangdam Brawijaya.

Di mana, Djaja menerima permintaan pembelian lahan dari PT Citra Marga Nusaphala Persada (CNMP).

Perusahaan itu mau membangun jalan simpang susun bebas hambatan dari Waru, Sidoarjo hingga Tanjung Perak, Surabaya.

Kebetulan tanah Kodam Brawijaya seluas 8,8 hektar di Dukuh Menanggal, Kecamatan Wonocolo, Surabaya akan dilalui proyek itu.

Djaja menyuruh orang kepercayaannya Dwi Putranto untuk mengurus jual beli tanah itu.

PT Citra Marga pun setuju membeli tanah Kodam dengan harga Rp 17,4 miliar dan uang pun diserahkan.

Pembayaran dilakukan melalui cek sebanyak empat kali, pada Februari-April 1998.

Tapi, Djaja Suparman tak menyetorkan dana hasil penjualan tanah negara itu ke kas Kodam.

Dia malah mengelolanya sendiri.

Menurut temuan Oditur Militer, uang itu digunakan Djaja merenovasi gedung lantai III Markas Kodam Brawijaya, merehab markas Batalyon Kompi C Tuban, membangun gedung perwakilan Kodam Brawijaya di Jakarta.

Kemudian, merehab gedung Persit, merenovasi kantor Yayasan Kartika Jaya, Balai Kartika, dan memasang pagar di balai tersebut.

Selain itu, Djaja juga membeli tanah di Pasrepan, Pasuruan, Jawa Timur seluas 20 hektar.

Total dana yang habis untuk berbagai keperluan itu sekitar Rp 4 miliar.

Sisanya, Rp 13 miliar lebih, dipakai dan dikelola sendiri oleh Djaja.

Oditur sudah mengantongi hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan tindakan Djaja itu menyimpang.

Meski digunakan sebagian untuk keperluan dinas, menurut Oditur Militer, seharusnya Djaja Suparman sebagai Pangdam minta persetujuan Menteri Keuangan dan atasannya yaitu KSAD.

Mantan Panglima Kodam V/Brawijaya Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Djaja Suparman (baju batik) sedang mengikuti sidang di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (13/5/2013) lalu. (KOMPAS/HERPIN DEWANTO PUTRO) Divonis 4 Tahun Penjara

Dikutip dari Kompasdotcom, pada Kamis (26/9/2013), Letnan Jenderal (Purn) Djaja Suparman divonis empat tahun penjara dan subsidair kurungan pengganti selama 9 bulan dalam sidang di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, Sidoarjo, Jawa Timur.

Saat vonis dijatuhkan, Djaja tampak tenang.

Berkas putusan setebal lebih dari 300 halaman dibacakan secara maraton oleh majelis hakim yang dipimpin Hakim Ketua Letjen Hidayat Manao dengan anggota Laksamana Madya Sinoeng Hardjanti dan Marsekal Madya Bambang Aribowo.

Setelah divonis, Djaja tidak ditahan, padahal dirinya sudah siap masuk Penjara.

“Saya harus siap mati berdiri untuk memulihkan nama baik dan mati di penjara menanti keadilan dan kepastian hukum,” ujarnya saat itu.

Sebelum vonis, Djaja sempat dituntut tiga tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider tiga bulan kurungan.

Selain itu, Djaja juga dituntut membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 13,2 miliar.

Sebelumnya, pada 9 September 2013, Djaja mengajukan peldoi setebal 150 halaman.

Pleidoi itu mengungkapkan beberapa bukti untuk membantah tuduhan korupsi tersebut.

Bantahan itu, antara lain, terkait pelepasan tanah milik Kodam V/Brawijaya kepada PT CMNP dan hibah kepada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jatim.

Alasannya, tanah yang dimaksud masih milik Kodam V/Brawijaya dan tercatat dalam daftar inventaris kekayaan negara.

Djaja dan penasihat hukumnya juga mempertanyakan bahwa pembangunan tol di atas tanah yang disengketakan mulai berjalan selama 2006-2008.

Menurut Djaja, seharusnya Pangdam V/Brawijaya pada periode itu juga melarang pembangunan jalan tol itu.

Presiden Jokowi saat di Bandara Udara Internasional Soekarno Hatta, Kota Tangerang, Rabu (2/2/2022) lali. (Laily Rachev/Biro Pers Sekretariat Presiden) Kini Surati Presiden Jokowi setelah Menerima Surat Eksekusi Penjara

Kini, setelah menerima surat eksekusi penjara dari Mahkamah Agung , Letjen (Purn.)

TNI Djadja Suparman menyurati Presiden RI Joko Widodo untuk memohon keadilan.

Resiko jabatan sebagai Pangdam Brawijaya dan Pangdam Jaya 1997–1999 dirinya harus menerima perlakuan tidak adil dan menghancurkan hidupnya.

Di mana pada tanggal 13 Mei 2022 lalu, Letjen (Purn.) TNI Djadja Suparman, menerima surat panggilan dari Kepala Oditur Militer Tinggi Surabaya (Ka Odmilti) untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Agung pada tanggal 30 Mei 2022.

“Kenapa baru sekarang? Kemana saja selama 6 tahun ini?” ujar dalam surat kepada Presiden Jokowi.

Sejak keluarnya Putusan Mahkamah Agung, Letjen (Purn) Djadja sudah meminta kepada Kepala Oditur Militer Tinggi tahun 2016 agar dieksekusi, tapi ditolak karena katanya perkara ini salah alamat.

“Akhirnya terjadi pembiaran selama 6 tahun.

Siapa yang bertanggung jawab dan apa kompensasinya bila harus masuk penjara selama 4 tahun dan harus mati dalam penjara,” tegasnya.

Selama 22 tahun sejak tahun 2000, mantan Pangkostrad ini mengalami pembunuhan karakter untuk menghambat dan menghancurkan karir dan eksistensi dalam kehidupan bermasyarakat setelah purna bhakti.

“Sehingga tanpa disadari oleh pejabat terkait dalam perkaranya Negara telah melakukan pelanggaran hukum dan HAM berat,” ujarnya dalam surat yang tertuju kepada Presiden Joko Widodo itu.

Menghadapi eksekusi putusan MA, Djadja Suparman menyatakan bahwa dirinya tetap menolak kesimpulan Majelis hakim dan vonis hukum penjara, karena dirinya tidak pernah melakukan Ruislag atau hibahkan tanah Kodam Brawijaya pada tahun 1998 kepada pihak manapun.

Karena berdasarkan bukti dan fakta tahun 2006 – 2013 tanah tersebut masih milik Kodam Brawijaya. “Otomatis tidak ada kerugian Negara,” ujarnya.

Disisi yang lain Mantan Komandan Sesko TNI ini mengatakan sebagai warga negara yang taat hukum maka dirinya akan mengikuti prosedur dan ketentuan hukum.

“Saya siap masuk Lembaga Pemasyarakatan Militer Cimahi tanggal 16 Juli 2022,” tegasnya.

Djadja Suparman menjelaskan bahwa jalan yang akan ditempuh nanti adalah konsekwensi dari sikapnya selama ini.

“Mungkin karena saya menolak gabung dengan elit perubahan pada masa euphoria reformasi makanya saya dinilai pantas untuk dihancurkan.

Semoga kasus yang menimpa saya ini menjadi bahan pembelajaran dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk menjadi lebih baik,” ujarnya.

Djaja Suparman merupakan lulusan Akmil tahun 1972 yang berasal dari kesatuan infanteri baret hijau.

Penugasan pertamanya adalah di Kediri, sebagai Komandan Peleton (Danton).

Beberapa waktu kemudian ia dipercaya sebagai Komandan Yonif 507/Sikatan (Surabaya), yang merupakan pasukan andalan Kodam V/Brawijaya.

Sesudahnya, ia dipercaya sebagai Komandan Distrik Militer (Dandim) di Probolinggo.

Kemudian ditarik ke Makodam V/Brawijaya, sebagai Waasops Kasdam V.

Setelah berdinas di staf, Djaja ditarik kembali ke satuan tempur, sebagai Komandan Brigif 13/Galuh Kostrad (Tasikmalaya).

Kariernya terus semakin menanjak setelah ia dipercaya sebagai Komandan Resimen Taruna Akmil di Magelang.

Sesudah menjadi Danmentar, bintang satu diraihnya saat dipercaya sebagai Kasdam II/Sriwijaya.

Setelah bertugas di Palembang, ia kembali lagi ke Surabaya, sebagai Pangdam V/Brawijaya, dengan pangkat Mayjen.

Kemudian pada akhir Juni 1998, Djaja dipercaya memegang komando sebagai Pangdam Jaya menggantikan Mayjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin.

Pada bulan November 1999, Djaja ditunjuk sebagai Pangkostrad menggantikan Letjen TNI Djamari Chaniago, pangkatnya pun naik menjadi jenderal berbintang tiga atau Letnan Jenderal.

Namun ia hanya sebentar menjadi Pangkostrad setelah pada bulan Maret 2000 ia digantikan oleh Letjen TNI Agus Wirahadikusumah.

Setelah itu ia pun menjabat sebagai Komandan Sekolah Staf dan Komando TNI (Dan Sesko TNI) dan sebelum akhirnya pensiun ia menjabat sebagai Inspektur Jenderal TNI (Irjen TNI).

Jabatan Militer:

  • Letnan Dua s/d Letnan Satu
    Danton Yonif 511/Badak Hitam
    Danton Ban Yonif 511/Badak Hitam
    Danton STTB Yonif 511/Badak Hitam
    Danton SMB Yonif 511/Badak Hitam
    Pasi 4/Log Yonif 511/Badak Hitam
  • Kapten
    Dankiban Yonif 511/Badak Hitam
    Dankipan Yonif 511/Badak Hitam
    Pasi 3/Pers Yonif 511/Badak Hitam
    Kasi 3/Pers Brigif Linud 17/Kostrad
    Kasi 4/Log Brigif Linud 17/Kostrad
  • Mayor
    Dandenma Brigif Linud 17/Kostrad
    Dandenma Divif 1/Kostrad
    Kasi 2/Ops Korem 084/Bhaskara Jaya
  • Letnan Kolonel (Letkol)
    Danyonif 507/Sikatan
    Dandim 0820/Probolinggo
    Waasops Kasdam V/Brawijaya
  • Kolonel
    Danbrigif 13 Galuh/Kostrad (1993-1994)
    Aster Kasdam Jaya
    Danmentar Akmil
  • Brigadir Jenderal (Brigjen)
    Kasdam II/Sriwijaya
  • Mayor Jenderal (Mayjen)
    Pangdam V/Brawijaya (1997-1998)
    Pangdam Jaya (1998-1999)
  • Letnan Jenderal (Letjen)
    Panglima Kostrad (1999-2000)
    Dansesko TNI (2000-2003)
    Irjen TNI (2003-2006)

Letnan Jenderal (Purn) Djaja Suparman divonis empat tahun penjara dalam sidang di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (26/9/2013).

Djaja diadili dalam perkara korupsi senilai Rp 17,6 miliar.

Surat Terbuka Letjen (Purn) TNI Djadja Suparman kepada Presiden RI Joko Widodo

Jakarta, 5 Juli 2022

Nomor : 01/DJS-1/VII/2022

Sifat : Surat Tebuka Lampiran : –

Perihal : Permohonan Keadilan Atas Pelanggaran Hukum dan HAM Berat Dalam Pembangunan Jalan Tol Ruas SS Waru – Juanda 2006-2009

Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia Selaku Kepala Negara

di Jakarta.

Yang Terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia,

Perkenankan yang bertandatangan dibawah ini Saya : Djadja Suparman MM, Kelahiran Sukabumi 11 Desember 1949, Purnawirawan TNI AD 1 Januari 2006, Pangkat terahir Letnan Jenderal TNI, Pernah menjabat Kasdam IV / Sriwijaya 1996, Pangdam V/Brawijaya 1997-1998, Pangdam Jaya 1998 -1999, Pang -lima Kostrad 1999-2000, Komandan Sesko TNI 2000 – 2003 dan Jabatan terahir sebagai Inspektur Jenderal TNI 2003-2005.

Selama mengabdi sebagai Prajurit TNI telah menerima Penghargaan Negara berupa Bintang Maha Putera Utama tahun 1999 dan Bintang Dharma tahun 2005.

Sebelum menyampaikan substansi masalah yang ingin saya sampaikan, telebih dahulu saya memohon maaf kepada Bapak Presiden atas langkah saya sebagai seorang Purnawirawan Perwira Tinggi membuat Surat Terbuka kepada Bapak selaku Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara, karena rasanya tidak pantas melakukan hal ini.

Tetapi dengan berat hati harus dilakukan karena sejak tahun 2013 sampai dengan Juni 2022, semua ketentuan, mekanisme dan prosedure yang berlaku di Negara ini telah saya jalani dengan sabar dan bertanggung jawab.

Yang Terhormat Bapak Presiden,

Laporan yang ingin Saya sampaikan adalah telah terjadi “ Pelanggaran Hukum dan Pelanggaran Hak Azasi Manusia Berat “ yang dilakukan oleh Negara kepada Pribadi Saya yang melibatkan Oknum Pejabat dan Penegak Hukum yang mendapat mandat kekuasaan sesuai Undang-Undang Nomor : 31/1971 Tentang Peradilan Militer dan jabarannya, Oknum BPK RI, Para Pejabat dan Pelaksana Pembangunan yang terkait dalam Perkara sejak 2006 – 2022 yang diduga dikendalikan oleh Oknum yang mengaku dirinya sebagai “ TNI Reformis “ sejak tahun 1998.

Bahkan tanpa disadari oleh para Pejabat yang terkait dengan Perkara Saya sejak 2015 – 2022 mereka telah terlibat secara langsung telah melakukan pembiaraan dan pelanggaran Hukum dan HAM

Dalam rangka “ meningkatkan citra nya dimata publik “ mereka” mengangkat isu populer tentang ABRI/TNI dan isu pemberantasan Korupsi dilingkungan TNI, kemudian mereka melakukan pembunuhan karakter untuk menghancurkan karir sesama pejabat TNI yang dianggap sebagai penghambat upaya & strategi untuk mencapai tujuannya.

Saya menjadi salah satu target mereka yang harus dihancurkan karirnya bahkan sampai mati, karena dianggap terlalu banyak tahu tentang situasi yang berkembang sebelum, selama dan setelah terjadinya Reformasi 1998.

Terkait dengan hal tersebut diatas ada 2 (dua) fakta yang mereka lakukan terhadap Saya sebagai berikut:

Dituduh melakukan Korupsi Rp. 189 Milyar selama menjabat Pangkostrad Nopember 1999 – April 2000.

Pada Mei 2000, setelah Saya menyerahkan Tugas dan tanggung jawab sebagai Pangkostrad kepada Pejabat Baru, muncul tuduhan bahwa Saya telah melakukan Korupsi di Kostrad sebesar Rp. 189 Milyar yang disampaikan dalam Press Release.

Opini buruk ini berkembang luas melalui pemberitaan Media dalam dan luar Negeri selama 3 bulan.

Kemudian pada ahirnya BPK RI dan Irjenad menyatakan tuduhan tersebut tidak terbukti.

Saya tidak menanggapi isue itu, karena sebelumnya sudah mengetahui rencana jahat mereka, tetapi opini buruk tentang Saya telah mengembang liar didalam dan luar Negeri yang merugikan nama baik Pribadi dan keluarga besar dimata publik serta menghambat karir.

Pada Juni 2006, 6 bulan setelah Purna Bhakti, Saya sebagai Mantan Pangdam V/Braw 97 – 98 dituduh telah meruislag tanah Kodam V/Braw seluas 8,82 Ha di kecamatan Waru Surabaya kepada PT CMNP untuk jalan Tol Waru -Tanjung Perak sehingga merugikan negara sebesar Rp.17,6 Milyar”.

melalui Media dengan sumber berita pembahasan laporan masyarakat dalam rapat kerja Komisi 1 DPR RI dengan Kasad pada Mei 2006.

Opini buruk dengan sengaja diciptakan sebagai bentuk Character Assassination merupakan skenario untuk mencegah Saya eksis dalam kehidupan Bermasyarakat Berbangsa dan Bernegara.

karena sejak Juni 2006 – Juli 2008 tidak ada upaya atau tindakan aparat penegak hukum merespon berita itu

Selanjutnya Saya diproses hukum, diadili dan di Vonis bersalah dan dijatuhi Hukuman Penjara 4 tahun dan denda Rp. 30,000,000,- ( tiga puluh juta rupiah) subsidair kurungan pengganti selama 2 bulan dan Pidana Tambahan Membayar uang Penggati sebesar Rp. 13.3344.250.200,- Subsidair hukuman kurungan Pengganti selama 6 bulan.

Proses Pengadilan Saya hadapi sebagaimana mestinya kewajiban setiap Warga Negara untuk menhormati hukum, tetapi saya melihat berdasarkan fakta, para penegak hukum telah mempermainkan hukum dengan melanggar Hukum untuk melaksanakan tugasnya dengan fakta – fakta sebagai berikut:

Pembunuhan karakter yang terjadi itu, kemudian dikembangkan menjadi hasil temuan Tim BPK RI, kemudian Ketua BPK RI menyampaikan rekomendasi kepada Menteri Pertahanan dan Panglima TNI melalui Surat BPK RI No:87/S/III/-XIV-1/07/2008 tanggal 23 Juli 2008 yang isinya “Perlu dilakukan tindakan hukum terhadap mantan Pangdam V/Brawijaya (1997-1998) karena diduga telah melakukan ruislag tanah Kodam Brawijaya kepada PT CMNP di kec Waru Surabaya seluas 8,82 Ha untuk jalan tol SS Waru Surabaya yang diperkirakan telah merugikan Negara sebesar Rp.13.344 M .

Alasannya adalah Bahwa Tanah Hak Pakai An.Kodam V/Braw seluas 8,83 Ha itu telah dikuasai dan dibangun jalan tol oleh PT CMS mulai tahun 2006 – 2008 tanpa ijin dan belum ada surat persetujuan Menteri Keuangan dan menjadi tanggung jawab Mantan Pangdam V/Braw 1997-1998.

Rekomendasi ketua BPK RI tersebut sama dengan isi laporan masyarakat yang diterima oleh Komisi 1 DPR RI dan dibahas dalam Rapat Kerja dengan Kasad pada Mei 2006. rekomendasi Ketua BPK RI tersebut tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, bahwa ‘ Tanah An Kodam V/ Brawijata seluas 8,82 Ha tersebut tidak pernah diruislag atau di hibahkan oleh siapapun dan kepada siapapun’. Hal ini didukung bukti dalam berkas Perkara No:BP-16/A-16 /Puspomad /IX/2009 adanya Surat Pangdam V/Braw Kepada Kasad No:B/03/I/2006 tanggal 3 Januari 2006 tentang saran Hibah Lahan seluas 8,82 Ha di Kecamatan Waru Surabaya kepada Dirjen Bina Marga untuk dibangun Jalan Tol Waru – Juanda dan Surat Dirjen Bina Marga kepada Kasad No:TN-13.04-DB/646 Tgl. 3 Mei 2006 tentang permohonan Hibah obyek tanah yang sama dari Kodam kepada Dirjen Bina Marga serta Surat Penolakan Kasad atas Saran Pangdam V/Braw dan Permohonan Hibah Tanah Kodam kepada Dirjen Bina Marga melalui Surat Telegram Kasad No:: ST/827-1/ 2006 Juli 2006.

Atas dasar penolakan Kasad tahun 2006, pada Juli 2006 PT Citra Marga Surabaya (PT CMS) mengajukan gugatan Perdata ke PN Surabaya dengan tuntutan agar Pangdam V/Brw/Kasad/ Panglima TNI/ Menhan untuk menghibahkan lahan seluas 8,82 Ha di Kecamatan Waru Surabaya kepada Dirjen Bina Marga sesuai peraturan Menteri Keuangan, yang akan dibangun jalan tol ruas SS Waru – Juanda.

Kemudian Pada 27-10-2006 PT CMS menang dan KodamV/Braw Banding ke Pengadilan Tinggi. Pada 7 Mei 2007 Putusan Pengadilan Tinggi Jatim menyatakan Kodam ditolak, selanjutnya Ajukan Kasasi ke MA.

Kemudian Putusan Kasasi No: 2073/PDT/2008 permohonan Kodam ditolak, selanjutnya PN Surabaya memerintahkan eksekusi melalui Surat No: W-14-UI/PDT tanggal 19 Pebruari 2009.

Berdasarkan fakta diatas diduga PT CMS dan Dirjen Bina Marga yang didukung oleh Pimpinan Pemilik Hak Pakai atas Tanah Kodam V/Braw diduga telah sepakat untuk melakukan pembangunan jalan tol sebelum proses gugatan berkekuatan Hukum Tetap.

Karena selama pembangunan jalan tol oleh PT CMS dan Bina Marga sejak Oktober 2006 sampai dengan Pebruari 2009 berjalan lancar tanpa ada upaya reaksi apapun dari pihak penguasa lahan.

Selanjutnya 2 bulan setelah putusan MA berkekuatan hukum tetap, jalan tol ruas SS Waru – Juanda diresmikan Presiden RI pada tanggal 27 April 2009. Kesimpulannya adalah merekalah yang bersalah, bukan Mantan Pangdam V/Beaw 1997 – 1998.

Atas perintah Kasad melalui Surat Tilgram No:ST/16/2009 tanggal 7 Januari 2009, Saya melaksa- nakan proses hukum mulai maret 2009 – 12 Oktober 2012 selama 43 bulan, karena tidak ada kepastian hukum selanjutnya saya meyampaikan saran kepada Panglima TNI pada tanggal 15 Agustus 2012, dengan jiwa besar dan menghormati hukum menyarankan supaya Perkara Saya jangan digantung dan diproses sesuai ketentuan dan peraturan hukum yang berlaku untuk mendapatkan kepastian hukum.

Karena Saya mengerti dan paham adanya keraguan bagi Perwira Penyerah Perkara untuk memutuskan Perkara Saya.

Fakta menunjukan bahwa dalam proses Penyidikan selama 43 bulan, banyak ketentuan Hukum Acara Pidana Militer yang dilanggar oleh Atasan yang berhak menghukum/Perwira Penyerah Perkara dan mengetahui siapa sebenarnya yang harus bertanggung jawab dalam proses pembangunan jalan Tol ruas Waru- Juanda tahun 2006 – 2009.

Karena Pembangunan Jalan tol Ruas Waru – Juanda itu merupakan Program Pemerintah Tahun 2005 – 2009 dan berdasarkan Sertifikat Hak Pakai No: 6 /1986 tanah tersebut statusnya sebagai “pinjaman dari Gubernur Jatim yang disiapkan sejak tahun 1986 untuk Jalan Tol Waru – Tanjung Perak yang harus dikembalikan bila jalan tol akan dibangun, Catatan itu tertulis dalam Sertifikat Hak Pakai No : 6/1986.

Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Kasad tanggal 12 Oktober 2012 Perkara Saya dilimpahkan ke Pengadilan Militer Tinggi Surabaya dengan Dakwaan yang tidak jelas tentang kronologis kejadian pada tahun 1998 yaitu “ Telah melakukan tindak pidana korupsi pada proses hibah tanah TNI AD cq Kodam V/Brawijaya seluas 8,82 Ha untuk pembangunan jalan tol Simpang susun Waru Surabaya”.

Melasanakan Persidangan Pengadilan Militer Tinggi di Surabaya mulai Maret – 26 September 2013, dengan baik dan penuh tanda tanya, karena baik Oditur Militer Tinggi sebagai Penuntut dan Majelis Hakim tidak mengetahui persis pokok perkara yang sedang digelar, disisi lain saya mengerti betul skenario yang akan terjadi dalam persidangan Militer itu.

Salah atau benar pasti masuk Penjara dan Saya Siap untuk masuk penjara walaupun perkaranya tidak jelas, tetapi menolak pernyataan telah melakukan korupsi yang telah merugikan Negara.

Pada ahirnya tanggal 26 September 2013, Majelis Hakim menyatakan Terdakwa terbukti bersalah dengan Vonis 4 tahun Penjara, tetapi Terdakwa tidak ditahan.

Aneh tapi nyata, seharusnya seorang yang dinyatakan sebagai Koruptor harus langsung masuk Penjara, tapi Majelis Hakim tidak melakukan itu.

Artinya ada skenario lain yang telah disusun oleh Penggagas yaitu Djadja Suparman harus mati berdiri dan tidak ada kesempatan untuk memulihkan nama baiknya, perkiraan yang akan terjadi itu menjadi kenyataan dengan bukti sebagai berikut :

Hak saya sebagai calon Terpidana yang tidak dipenjara, melakukan Banding ke Pengadilan Milter Utama pada tahun 2012, Permohonan ditolak pada tanggal 12 November 2014 dan Vonis ber- tambah menjadi 5 tahun dan 6 bulan Penjara.

Selanjutnya Mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung dan melalui Putusan Mahkamah Agung tanggal 19 April 2015 Permohonan Calon Terpidana di tolak dengan Vonis menjalankan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi Surabaya .

Proses Banding dan Kasasi menghabiskan waktu selama 40 bulan.

Dengan adanya Putusan MA tersebut Pengadilan Militer Tinggi memanggil Calon terpidana untuk menerima Surat keputusan Mahkamah Agung dan menjelang keberakatan ke Surabaya, Saya hubungi Oditur Militer Tinggi Surabaya untuk memberitahukan bahwa Saya akan ke surabaya dan siap di eksekusi, tetapi jawaban Odmilti Surabaya mengatakan Bapak tidak perlu ke Surabaya, karena Odmilti Surabaya tidak akan pernah mengeksekusi Putusan Mahkamah Agung dengan alasan Putusan dalam Perkara Tanah Kodam V/Braw yang dibangun jalan Tol itu Salah orang.

Jawaban Kepala Odmilti Tahun 2016 itu kemudian ternyata benar, karena selam 6 tahun mulai April 2016 – April 2022, tidak ada satu pun pejabat yang terkait dengan Hukum Acara Pidana Militer dan Perwira Penyerah Perkara yang melakukan upaya untuk eksekusi Putusan MA

Pada tanggal 13 Mei 2022 Kepala Odmilti Surabaya mengirim Surat Panggilan untuk melaksana -kan Putusan Mahkamah Agung pada tanggal 30 Mei 2022, sebagai Warga Negara yang taat pada hukum, Saya datang memeuhi panggilan, tentu tidak bisa berdebat dengan pelaksana, kemudiaan Saya minta waktu untuk ketemu atasan Kepala Odmilti dan Pimpinan yang memberi Perintah.

Tujuannya hanya untuk menanyakan tentang Keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, bagaimana implementasinya dengan Hak Calon Narapidana yang telah minta dieksekusi dan dengan sengaja dibiarkan selama 6 tahun dan atau selama 16 tahun menunggu kepastian hukum sejak tahun 2006, Siapa yang salah ?, dan siapa yang bertanggung jawab ? , Kemudian Siapa yang berhak mengatakan itu ?
Dengan adanya perintah Eksekusi Putusan MA tersebut diatas, Maka Analisa kemungkinan yang akan terjadi adalah “mereka menginginkan Saya Mati dalam Penjara”, hanya Allah Swt Yang Maha Mengetahui, yang menjadi pertanyaan mengapa mereka menjadi Pengecut ?

Yang Terhormat Bapak Presiden,

Demikian Fakta dan data yang dapat Saya laporkan kepada Bapak Presiden, bahwa tanpa disadari oleh para pejabat yang terkait dalam perkara yang Saya hadapi ini selama 18 tahun dan mungkin menjadi 22 tahun 8 bulan, telah melakukan Pelanggaran hukum dan Hak Azasi Manusia Berat.

Oleh karena itu dengan segala hormat, Saya Memohon Keadilan kepada Bapak Presiden, untuk menegakan Keadilan dan kepastian Hukum serta Implementasi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “ dalam Proses Hukum di Negara ini.

Semoga kasus yang menimpa Saya ini menjadi bahan pembelajaran dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk menjadi lebih baik

Atas Perhatian dan perkenan Bapak Presiden Republik Indonesia, Saya mengucapkan terima kasih yang terdalam, dengan harapan semoga Rakyat, Bangsa dan Negara Indonesia dimasa mendatang menjadi terhormat dan eksis di Dunia. Aamiin Ya Robbal Allamin.

Hormat Saya

Djadja Suparman, MM

Letjen PURN TNI

Tembusan :

Bapak Menteri Pertahanan
Bapak Panglima TNI
Bapak Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD).

Sosok Letjen (Purn) Djadja Suparman, Mantan Suami Pengamat Pertahanan dan Militer, Connie Rahakundini Bakrie.

Baru-baru ini, pengamat masalah militer dan pertahanan Connie Rahakundini Bakriei jadi sorotan setelah mengungkap sosok Mr M di balik mafia alutsista (alat utama sistem persenjataan) RI.

Pernyataannya itu pun mengundang polemik.

Bahkan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melalui juru bicaranya meminta Connie terbuka menyebut siapa sosok Mr M dimaksud.

Connie Rahakundini Bakrie lahir di Bandung, Jawa Barat, 3 November 1964.

Dia seorang akademisi dan penulis buku masalah pertahanan RI.

Connie Rahakundini Bakrie adalah mantan istri Letjen (Purn) Djadja Suparman.

Keduanya bercerai pada tahun 2014.

Pasangan ini memiliki tiga anak yaitu; Audindra, Samantha Azzaria Wahab, dan Aurelle Allesandra Merkava.

Sosok orangtua dari Connie Rahakundini Bakrie yaitu Pakar reaktor nuklir Indonesia Dr. Bakrie Arbie (bapak) dan Nyi Raden Sekarningsih Ardiwinata (ibu). 

 










Komentar Via Website : 1
AwalKembali 1 LanjutAkhir


Nama

Email

Komentar



Masukkan 6 kode diatas)