Berita Pers

Oknum Pegawai Kantor Pertanahan Ditangkap Polisi, Begini Reaksi Kementerian ATR/BPN

Sabtu, 20 November 2021 - 09:52:37 WIB | dibaca: 75 pembaca | komentar: 1

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Biro Humas Kementerian ATR/BPN Yulia Jaya menyayangkan perbuatan oknum pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Direktorat Kriminal Khusus Polda Banten pada Jumat (12/11) lalu. Menurut Yulia, perbuatan oknum tersebut mempengaruhi citra positif ... [selengkapnya]

Ahli Waris Minta Ketua PN Medan Batalkan Gugatan Ganti Rugi Tanah 1,080 M2 di Medan Labuhan

Senin, 08 November 2021 - 15:55:42 WIB | dibaca: 215 pembaca | komentar: 1

MEDAN LABUHAN, metro24jam.news – Para ahli waris almarhum Alusdin Tumaggor, pemilik syah atas lahan seluas 1.080 M2 di Kelurahan Besar, Jalan Pancing 1, Kecamatan Medan Labuhan, meminta Ketua Pengadilan Negeri Medan menolak gugatan ganti rugi pengugat Iskandar Zulkarnain. Sebab berdasarkan putusan Reg No 855 ... [selengkapnya]

Ketua DPC LSM KPK RI Angkat Bicara: Terkait Akun Palsu Yang Menuduh Bupati Nisbar Beristri Dua

Kamis, 01 Juli 2021 - 09:28:15 WIB | dibaca: 611 pembaca | komentar: 2

GardaTerkini.com, Nias Barat Sumut - Ketua DPC LSM KPK RI Nias Barat "P.gulo" Kutuk keras akun akun palsu di facebook atas nama Laumano Waruwu yang telah di sebar luaskan di forum Nias Barat, yang di duga telah menghina, Bupati Nias Barat yang menuliskan di akunnya " Slamat Atas Pelantikan Istri ... [selengkapnya]

Seminggu Diluncurkan, Aplikasi JAGA Bansos Terima 118 Pengaduan

Selasa, 09 Juni 2020 - 11:49:25 WIB | dibaca: 6158 pembaca | komentar: 890

Seminggu aplikasi JAGA Bansos diluncurkan sejak 5 Juni 2020, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima sekurangnya 118 keluhan terkait penyaluran bantuan sosial (bansos). Laporan keluhan masyarakat tersebut ditujukan kepada 78 pemda yang terdiri dari 7 pemerintah provinsi dan 71 pemerintah ... [selengkapnya]

Perantara Suap Wali Kota Medan Nonaktif Divonis 4 Tahun Penjara

Jumat, 05 Juni 2020 - 08:41:15 WIB | dibaca: 1509 pembaca | komentar: 67

Medan - Eks Kasubbag Protokoler Pemko Medan, Samsul Fitri, divonis 4 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider 2 bulan kurungan. Samsul dinyatakan terbukti menerima suap senilai Rp 2,1 miliar bersama Wali Kota Medan nonaktif Dzulmi Eldin. "Amar putusan, terbukti dakwaan pertama pidana 4 tahun penjara ... [selengkapnya]

KPK Luncurkan Fitur JAGA Bansos

Sabtu, 30 Mei 2020 - 09:17:45 WIB | dibaca: 2156 pembaca | komentar: 184

Jakarta, 29 Mei 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menambahkan fitur JAGA Bansos dalam aplikasi JAGA. Aplikasi JAGA bisa diunduh oleh masyarakat melalui gawai dengan sistem operasi android ataupun iOs. Selain melalui gawai, masyarakat juga bisa mengakses JAGA melalui situs ... [selengkapnya]

KPK akan Buka Kanal Pengaduan Bersama Terkait Dana Bansos

Jumat, 29 Mei 2020 - 08:51:10 WIB | dibaca: 1440 pembaca | komentar: 44

KPK akan membuka kanal pengaduan bersama terkait dengan transparansi dan akuntabilitas pemberian dana bantuan sosial. Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan pengaduan ini nantinya akan disampaikan  ke inspektorat masing-masing kabupaten/kota untuk ditindaklanjuti. “KPK akan memonitor ... [selengkapnya]

KPK dan Kemendikbud Kerja Sama Isi Libur Idul Fitri Anak Sekolah

Senin, 18 Mei 2020 - 09:05:06 WIB | dibaca: 1393 pembaca | komentar: 40

Jakarta, 17 Mei 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bekerja sama mengisi libur sekolah dengan program edukasi penguatan karakter. Kerja sama ini dilakukan KPK dan Kemendikbud melalui program Belajar dari Rumah di TVRI yang merupakan inisiatif ... [selengkapnya]

KPK Tegaskan Wajib Tolak Gratifikasi Hari Raya

Jumat, 15 Mei 2020 - 09:38:12 WIB | dibaca: 12005 pembaca | komentar: 2097

Komisi Pemberantasan Korupsi kembali mengingatkan dan menegaskan kepada seluruh pegawai negeri dan penyelenggara negara untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan, memiliki risiko sanksi ... [selengkapnya]

169 Anggota DPR Belum Laporkan Hartanya ke KPK

Senin, 04 Mei 2020 - 08:57:43 WIB | dibaca: 515 pembaca | komentar: 1

Liputan6.com, Jakarta - Sebanyak 169 anggota DPR RI periode 2019-2024 belum menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) periodik tahun pelaporam 2019. Dari total 575 anggota DPR, hanya 70% atau sekitar 406 wajib lapor yang sudah melaporkan kekayaannya kepada KPK. "Dari 575 wajib ... [selengkapnya]

Awal Kembali 123...27 Lanjut Akhir